TUGAS KELOMPOK: MARIA ULFAH DAN MARIAH
PUBLIK RELATIONS
JENIS
–JENIS HUMAS
A.
Humas Pemerintahan
Didalam
Negara demokrasi seperti Indonesia, pemerintah selalu mengusahakan adanya
hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyat. Melalui Humas, pemerintah menjelaskan
tindakan-tindakan dan kebijaksanaan-kebijaksanaannya dalam melaksanakan
tugas-tugasnya. Menurut John. D. Millet dalam bukunya “Management in the Public
Service The Quest for Effective Performance”. Public relations dalam dinas
pemerintah meliputi empat hal pokok. Dapatlah di jelaskan bahwa Humas dalam
dinas pemerintah meliputi:
1.
Kegiatan
mempelajari hasrat kehendak dan aspirasi publik;
2.
Memberi
nasihat tentang apa yang sebaiknya dikehendaki oleh publik;
3.
Mengusahakan
hubungan yang memuaskan di antara publik dan petugas-petugas pemerintah;
4.
Memberikan penerangan atau penjelasan, apa
yang dikerjakan suatu dinas pemerintahan.[1]
Berdasarkan pedoman “two way traffic of communication”
maka program Humas, dinas pemerintahan dapat kita perinci sebagai berikut:
1. Memberikan informasi kepada masyarakat umum (general public) dan masyarakat
tertentu (spesial public) tentang aktivitas-aktivitas pemerintah, dan agar
masyarakat bersedia ikut serta secara aktif dan menggunakan jasa-jasa yang
disediakan oleh pemerintah tersebut.
2. Meyakinkan masyarakat tentang maksud tujuan peraturan-peraturan pemerintah,
kegunaannya bagi masyarakat dan sebagainya.
3. Memberikan informasi tentang keinginan-keinginan, aspirasi-aspirasi,
masyarakat kepada yang berwenang, agar pemerintah dapat mengambil keputusan-keputusan
yang tepat dan berguna.
4. Menyampaikan pendapat umum agar peraturan yang dibuat senantiasa berdasarkan kenyataan-kenyataan
dan dapat diterima oleh masyarakat.
5. Mengajak masyarakat, agar mau menyampaikan pendapat, perasaanp-perasaan
yang terkandung dalam hatinya tanpa rasa takut kepada pemerintah.[2]
Hubungan masyarakat pemerintah pusat dalam pelaksanaanya menghadapi
hambatan-hambatan yang tidak terdapat dalam dunia komersial. Misalnya, dalam
hubungan dengan pengajuan usul undang-undang baru dan pengeluaran suatu
rancangan undang-undang, tak satu pun badan pemerintah yang dapat mengeluarkan
siaran pers tentang hal itu sebelum diperdebatkan dalam Parlemen. Pelanggaran
terhadap hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak Parlemen.
Kegiatan hubungan masyarakat yang berhubungan dengan suatu perundang-undangan
baru dapat dimulai bila suatu rancangan undang-undang telah menjadi
Undang-undang.
Seorang pejabat hubungan masyarakat
pemerintah bias saja telah melakaukan persiapan yang memakan waktu lama untuk
suatu peristiwa yang tidak jadi berlangsung. Rencana-rencana yang telah
dipersiapkan ketika Rancangan Undang-undang sedang diperdebatkan dalam Parlemen
bias saja kemudian dibatalkan karena RUU tersebut ditarik kembali disebabkan Parlemen
tidak mempunyai waktu.[3]
Tingkat pengendalian biaya biasanya
lebih besar dilakukan di bagian public relation pemerintah. Sebab, setiap
kegiatan dibiayai dan ditentukan berdasarkan pertimbangan efektivitas-biaya.
Perkiraan penggunaan Anggaran Negara dilakukan secara hati-hati, bahkan setelah
uang dibelanjakan dapat diperiksa oleh Komisi Parlemen. Atau, menjadi masalah
khusus di Parlemen.
Umumnya para petugas public relation
pemerintah merasa bahwa tenggung jawabnya lebih besar, dibandingkan rekan sekerjanya
di dunia komersial. Dan, ini bukan berarti petugas public relation perusahaan
kurang bertanggung jawab. Hanya saja mereka memiliki eksekutif-eksekutif puncak
di perusahaan, yang memegang tenggung jawab tertinggi. Di pemerintahan pusat
ada departemen-departemen lain dan lembaga-lembaga ekstern yang dating
berkonsultasi, seorang menteri mungkin perlu “dihadapi”. Di samping itu, mereka
akan menghadapi pula masalah-masalah di Parlemen.
Setiap anggota masyarakat, secara teoritis, bebas menentang setiap kegiatan
public relation pemerintah. Agar dapat mengambil bagian dalam kegiatan suatu
departemen, guna memperhitungkan penggunaan dana-dana masyarakat. Misalnya,
pers, yang selalu waspada terhadap pemborosan dana masyarakat.
Suatu birokrasi pemerintah mmeperketat prosedur kendali mutu.
Laporan-laporan harus disusun secara seksama, relevan, dengan struktur dan
bahasa yang rapi. Persentasi adalah penting, di mana memungkinkan sesuatu
dibahas lebih dulu, sebelum dihadapkan ke Parlemen atau seorang menteri. Standar-standar
dalam dunia komersial perlu juga tinggi, tetapi bila waktu sangat sempit
barangkali yang diperlukan hanya jawaban lisan. Di dunia pemerintahan, biasanya
pendapat atau penyanggahan harus ditulis.[4]
Hubungan
Masyarakat Pemerintah Setempat
Para anggota dewan yang terpilih dan
para pejabat tetap bias mempunyai pendapat yang sangat berbeda dalam memandang
suatu situasi. Batas yang jelas harus ditentukan antara komunikasi politik
partai dengan komunikasi resmi antara suatu pemerintahan dengan masyarakat.
Walaupun dalam praktek perbedaan antara kedua bentuk komunikasi tidak jelas,
seorang pejabat tetap harus menjelaskan bahwa para pejabat pemerintahan
setempat tidak dapat memberi bantuan apa pun di bidang komunikasi politik. Hal
ini menjadi tanggung jawab organisasi partai setempat.
Para pejabat hubungan masyarakat
pemerintahan pusat dan daerah berwenang mengeluarkan siaran pers yang
berhubungan dengan keputusan-keputusan yang telah diambil. Dalam pemerintahan
daerah, seorang pejabat bertanggung jawab kepada pemerintah sebagai ketua
komite dan badan hukum, yang bertindak atas prakarsanya sendiri, tidak berwenang membuat siaran pers dan
memerintah kan pejabat lain untuk mengumumkannya. Seorang pejabat dapat menolak
suatu siaran pers yang bersifat “politik”. Di sini terdapat pembagian tanggung
jawab yang jelas. Seorang politikus bertanggung jawab dalam memutuskan apa yang
harus dilakukan dan seorang pejabat hubungan masyarakat bertanggung jawab untuk
mengumumkan hasil keputusan tersebut.[5]
Pemerintahan Terbuka
Peranan
petugas public relation pemerintah pusat dan daerah, atau yang lazim disebut
“pegawai informasi”, sedang mengalami perubahan. Dewasa ini tekanan diberikan
kearah “pemerintah terbuka”. Sebagai ganti menyusun pidato-pidato dan
menyebarkan berita-berita, petugas public relation dapat memainkan peranan
lebih kreatif, terutama dalam mencari sarana-sarana untuk menggugah partisipasi
masyarakat dalam pemerintahan seperti dengan cara menyebarkan kuesioner. Ini
merupakan saran untuk mengundang masyarakat yang memiliki hak bersuara untuk
berpartisipasi dalam urusan pemerintahan.
B.
Humas Perusahaan
Dalam suatu perusahaan, humas
(Hubugan Masyarakat) adalah profesi yang memegang kendali agar perusahaan
tersebut dapat berjalan dengan baik. Humas dianggap menjadikan perusahaan
menjadi lebih baik karena dalam kinerjanya, ia harus bisa membangun citra
perusahaan tersebut agar penilaian orang terhadap perusahaan tersebut positif.
Pekerjaan
humas perusahaan bukan saja mengumpulkan artikel, dan terkesan ‘omong doang’,
namun dalam pekerjaannya kita harus melakukan hal-hal penting seperti survey
tempat, dan melakukan evaluasi tentang apa yang kita lakukan. Jika memang
terdapat suatu kesalahapahaman masyarakat tentang perusahaan tempat dimana
humas bekerja maka ia harus bisa mengakali dengan cara apapun untuk
mengembalikan citra perusahaan tersebut.[6]
Tugas-tugas
pokok dari public relation perusahan adalah:
1)
Mengevaluasi
kekuatan dan kelemahan perusahaan, baik perusahaan sendiri maupun perusahaan
saingan, juga ancaman dan peluangnya; mendiagnosis masalah-masalah yang dapat
dipecahkan melalui sarana-sarana public relation; mengidentifikasi masyarakat
yang dituju dan saluran-saluran yang paling efektif digunakan untuk menjangkau
mereka;
2)
Memberi
nasihat kepada pihak manajemen disemua tingkatan, terutama mengenai
perkembangan intern dan ekstern, yang mungkin dapat mempengaruhi reputasi
perusahaan dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok lain yang menjadi sasaran
komunikasi perusahaan tersebar;
3)
Merupakan
tempat tersimpannya semua keahlian tentang komunikasi perusahaan keluar dan
kedalam dalam bentuk teknik-teknik yang relevan dan fasilitas serta kontak
penggunaannya;
4)
Mengadakan
hubungan dengan para pembuat keputusan, pembentuk pendapat dan sumber informasi
dari luar yang penting;
5)
Menjaga
kelancaran arus informasi kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu melalui
saluran-saluran komunikasi yang dapat terdiri dari penerbitan-penerbitan
majalah, pers, radio, televisi, perwakilan-perwakilan, peristiwa serta wawancara;
6)
Melaksanakan
atau meminta orang lain melaksanakan proyek-proyek penelitian untuk
mengidentifikasi dan menilai situasi dan masalah atau untuk mengukur
efektivitas program-program hubungan masyarakat;
7)
Mengevaluasi
masalah dan kegiatan hubungan masyarakat untuk bisa memberikan laporan yang
teratur kepada direksi-direksi yang berkepentingan;
8)
Merencanakan
dan melaksanakan kegiatan perusahaan tertentu seperti penerbitan, peristiwa,
kunjungan, dan rapat;
9)
Membantu
bagian-bagian lain dengan cara menganalisis masalah komunikasi, menulis dan
menerbitkan, menyediakan bahan-bahan audio-visual dan bahan-bahan pendukung
lainnya dan bekerjasama dalam menangani dalam masalah-masalah tertentu;
10)
Menjaga
supaya diseluruh perusahaan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak citra
perusahaan.
Spesialisasi
dalam hubungan masyarakat perusahaan membutuhkan keterampilan manajemen yang
luas. Tugas memberikan saran kepada berbagai tingkat manajemen membutuhkan
pengetahuan yang mendalam tentang struktur organisasi, tata kerja, dan
pelaporan. Teknologi perusahaan, orang-orangnya, tujuan serta jenis usahanya
harus dipahami. Bagian hubungan masyarakat harus memantau dan melaporkan
perkembangan yang terjadi di dalam dan diluar perusahaan. Direksi suatu bagian
sendiripun harus memliki keterampilan mengawasi pegawai dan keuangan.
Seorang
manajer public relation harus menetapkan suatu kombinasi dari bantuan ekstern
dan intern. Jasa-jasa ekstern yang tersedia mencakup; penulis freelance,
mengedit, membuat riset pasar dan memberi pendapat. Sebagai contoh, mengkliping
surat kabar, mendesain dan mencetak, memonitor dan membuat siaran radio,
memonitor parlemen dan petugas penghubung, mengirim surat, memonitor periklanan
dan keuangan. Pada proyek-proyek khusus, staf dan sumber daya dari departemen-departemen
lain mungkin perlu dipersiapkan.
Spesialisasi
Public Relation Keuangan
Public
relation keuangan dan finansial yang efektif dapat meningkatkan nisbah
penghasilan dari harga yang disediakan perusahaan. Hubungan itu dapat
memastikan, bahwa harga merupakan bagian yang mencerminkan kekuatan perusahaan
dan prospek masa depannya, serta dapat melindungi perusahaan dari kemelut.
Lembaga-lembaga
penanaman modal dan perusahaan yang mau diambil alih akan menuntut informasi
yang akurat dan up-to-date. Reputasi yang baik dapat memudahkan
peningkatan modal. Para pemegang saham yang puas mungkin akan lebih menarik
untung dari haknya ketimbang para penanam modal yang tidak merasa dipuaskan.
Dalam persaingan tender, public relation keuangan yang efektif, akan memberi
perbedaan yang berarti natara keterkaitan dan kegagalan.
Dalam
banyak perusahaan, public relation keuangan adalah tanggungjawab sekretaris
perusahaan. Namun, dalam kasus tertentu, diakuinya keahlian spesialis telah
mendorong terjadinya pemisahan tugas tersebut.
Seorang
manajer public relation yang mengambil spesialisasi dalam pekerjaan keuangan
membutuhkan keahlian tambahan, yakni:
a)
Hukum
perusahaan, perbankan dan keuangan, syarat-syarat masuk Pasar Modal dan Bursa Sediaan,
prosedur merjer dan penawaran, akuntansi dan kegiatan-kegiatan lembaga seperti
City panel dan Monopolies commission;
b)
Praktek
kamar-dagang dan tanggungjawab direktur, agar dapat bertindak secara efektif
sebagai penasihat yang terpercaya;
c)
Cara
atau adat istiadat kota, baik yang formal maupun yang non-formal;
d)
Kebijakan-kebijakan
personalia lembaga-lembaga keuangan dan mass media;
e)
Minat
dan kebutuhan sebagai kelompok menuntut informasi keuangan, yang meliputi baik
para ahli maupun para generalis.
Spesialisasi
Masalah-masalah Umum
Wilayah
spesialisasi public relation yang terus berkembang ini melibatkan diri dalam
berbagai perkembangan ekstern. Seperti di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan,
dan kekuatan politik, yang mungkin mempengaruhi pasar, permintaan untuk barang
dan jasa perusahaan.
C.
Humas Lembaga Swadaya Masyarakat
Seiring
dengan meningkatnya dinamika perubahan masyarakat, kebutuhan akan peran Humas
kian meningkat bahkan menyentuh organisasi yang non profit atau organisasi yang
berorientasi profit atau mencari keuntungan secara ekonomi. Lembaga Swadaya
Masyarakat termasuk ke dalam salah satu organisasi non profit bukan pemerintah
yang kegiatan operasionalnya tidak bergantung pada bantuan pemerintah.
Organisasi
non profit bukan Pemerintah menggantungkan kegiatan dari sumbangan para
donatur. Para donatur bagi organisasi non profit bukan Pemerintah terdiri atas
donatur perorangan, organisasi, perusahaan atau bisa juga lembaga Pemerintah
yang bersimpati dengan gerakan atau tujuan organisasi bersangkutan. Organisasi
non Pemerintah semacam ini sangat bergantung pada kegiatan pengumpulan dana
(fund raising) yang kerap diadakan untuk menunjang operasionalnya. Dengan
demikian tujuan Humas yang penting pada organisasi ini adalah, menarik khalayak
untuk kegiatan pengumpulan dana dan memberikan informasi kepada donatur
mengenai sejauh mana pengumpulan dana yang terkumpul. Tujuan lainnya adalah,
menarik minat orang untuk menjadi sukarelawan. Organisasi kemanusiaan seperti
Palang Merah, misalnya, sangat berkepentingan untuk mendapatkan sukarelawan
donor darah.[7]
Ada banyak organisasi sukarela, puluhan,
ratusan, bahkan mungkin ribuan, dan kebanyakan mereka membutuhkan dana terus
menerus. Sehingga dapat dikatakan pencarian dana merupakan tujuan pokok dari
organisasi ini, dana ini nantinya untuk membiayai kerja sosial, kesejahteraan
masyarakat, dan hal-hal lainnya. Menerbitkan majalah internal, surat edaran,
selebaran-selebaran, publikasi, kop surat, dan sebagainya. Citra organisasi
sosial sangat penting bagi kesuksesan baik dalam menarik dana bantuan ataupun
menjamin kerjasama dari para pekerja sukarela. Disitulah perlunya organisasi
sukarela memerlukan nasehat ahli humas dan menggunakan pendekatan kehumasan.[8]
SIMPULAN
Public
relations dalam dinas pemerintah meliputi empat hal pokok. Dapatlah di jelaskan
bahwa Humas dalam dinas pemerintah meliputi:
1.
Kegiatan
mempelajari hasrat kehendak dan aspirasi publik;
2.
Memberi
nasihat tentang apa yang sebaiknya dikehendaki oleh publik;
3.
Mengusahakan
hubungan yang memuaskan di antara publik dan petugas-petugas pemerintah;
4.
Memberikan penerangan atau penjelasan, apa
yang dikerjakan suatu dinas pemerintahan
Dalam suatu perusahaan, humas
(Hubugan Masyarakat) adalah profesi yang memegang kendali agar perusahaan
tersebut dapat berjalan dengan baik. Humas dianggap menjadikan perusahaan
menjadi lebih baik karena dalam kinerjanya, ia harus bisa membangun citra
perusahaan tersebut agar penilaian orang terhadap perusahaan tersebut positif.
Lembaga
Swadaya Masyarakat termasuk ke dalam salah satu organisasi non profit bukan
pemerintah yang kegiatan operasionalnya tidak bergantung pada bantuan
pemerintah. Dengan demikian tujuan Humas yang penting pada organisasi ini
adalah, menarik khalayak untuk kegiatan pengumpulan dana dan memberikan informasi
kepada donatur mengenai sejauh mana pengumpulan dana yang terkumpul.
[3] Colin
Coulson-Thomas, 1989.Ilmu Hubungan Masyarakat, Jakarta: Intermasa.
Hlm.22.
[5] Colin
Coulson-Thomas, 1989.Ilmu Hubungan Masyarakat, Jakarta: Intermasa. Hlm.23.
[6]
C:\Users\aspc\Downloads\peran-humas-dalam-perusahaan.html. sabtu,28 Februari
2015. Pkl.15.22 wita.
[7]
http://www.lspr.edu/pritakemalgani/humas-pada-organisasi-non-profit/
Comments
Post a Comment